Halaqoh BUMN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai realisasi dari pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 maka didirikanlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN adalah bada usaha yang modalnya sebagian besar/seluruhnya milik pemerintah/negara.

Sebagai badan usaha yang dimiliki oleh negara, BUMN mempunyai peranan penting dalam perekonomian sebagai berikut:

 BUMN di harapkan dapat mengelola dan menggunakan cabang-cabang produksi yang vital untuk memenuhi kebutuan masyrakat secara maksiml demi tercapainya kesejateran dn kemakmuran rakyat pada umumnya.

 Pemerintah melalui perusahaan negara (BUMR) dapat melayani masyarakat secara maksimal

 Perusahaan negara (BUMN)diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari pendapatan non pajak

 BUMN diharapkan dapat menyediakan lapangan kerja sehingg dapat membantu mengatasi pengangguran

 BUMN yang melakukan kegiatan ekspor, impor dapat menmbah pengasilan defisa bagi negara

 BUMN di harapkan dapat mempercepat pertumbuan ekonomi nasional

BUMN adalah suatu perusahaan yang seluruh modalnya atau sebagian dimiliki oleh Negara, adapun tujuan pemerintah mendirikan BUMN adalah sebagai berikut:

• Melayani kepentingan masyarakat umum

• Mencegah praktek monopoli swasta

• Sumber pendapatan Negara

Bentuk-bentuk badan usaha menurut UU No. 9 Th 1969, terdiri atas Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Persero (PT)

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Perjan, Perum, dan Persero

a) Perusahaan Jawatan (PERJAN)

Merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang jasa. Tujuanya untuk melayani kepentingan umum/masyarakat luas (PUBLIC SERVICE). Merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah yang di pimpin oleh seorang kepala yang bersesatus pegawai negeri sipil

Ciri-ciri perjan

 Bertujuan untuk melayani masyarakat

 Pimpinan dan karyawan bersetatus sipil

 Merupakan bagian dari departemen pemerintah

 Memperoleh fasilitas negara

 Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada atasannya dalam hal ini kepala menteri/dirjen departem yang bersangkutan

Contoh perjan: Perusahaan jawatan kereta api dan jawatan penggadaian

Sejak tahun 1991, perusahaan berubah status menjadi perusahaan umum, PJKA menjadi perumka dan perusahaan jawatan penggadaian berubah menjadi perum penggadaian

b) Perusahaan umum (PERUM)

Perum merupakan perusahaan milik negara yang tujuannya disamping melayani kepentingan umum juga diperbolehkan mencaei keuntungan

Ciri-ciri PERUM

 Bertujuan melayani kepentingan umum, tapi diperbolehkan untuk mencari laba dengan prinsip kerja efisien dan efekifitas

 Bersetatus badan hukum yang diatur berdasarkan UU

 Bergerak di bidang usaha yang vital

 Berada di bawah pimpinan dewan direksi

 Pimpinan dan karyawan bersetatus pegawai negeri

 Mempuya nama dan kekayaan sendiri yang di pisahkan dari kekayaan negara

 Diatur secara perdata

 Laporan tahunan perusahaan yang terdiri dari laporan rugi/laba, neraca dan laporan perubahan modal disampaikan oleh pemerintah

Contoh PERUM:

 Perusahaan umum kereta api

 PERUM Dinas angkutan motor republik Indonesia

 PERUM Pengadilan

 PERUM Perumahan umum Nasional

c) Perusahaan Perseroan (PERSERO)

Perusahaan perseroan merupakan perusahaan Negara yang biasanya berbentuk PT (Perseroan Terbatas). Bertujuan untuk mencarilaba/keuntungan.

Ciri-ciri PT:

 Tujuannya lebih besar(dominan) untuk mencari laba

 Biasanya berbentuk PT

 Sebagian besar seluruh modalnya milik pemerintah dalam bentuk saham-saham, tapi memungkinkan kerja sama pemilikan modal dengan pihak lain

 Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar (minimal 51%)

 Tidak dapat fasilitas negara secara khusus

 Dipimpin dewan direksi

 Pimpinan dan karyawan bersetatus sebagai pegawai swasta

Contoh perusahaan yang berbentuk PT:

• PT Pos Indonesia

• PT Pelni

• PT Perkebunan

• PT GIA (Garuda Indonesia Airways)

• PT PLN (Perusahaan Listrik Negara)

• PT BTN (Bank Tabungan Negara)

B. Contoh Perjan, Perum, dan Persero

1. PJKA (KAI)

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan perusahaan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Moeda Kereta Api (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari Jepang.

Pada tanggal 28 September 1945, pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya menegaskan bahwa mulai hari itu kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia sehingga Jepang sudah tidak berhak untuk mencampuri urusan perkeretaapian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya tanggal 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api serta dibentuknya Djawatan Kereta Api Repoeblik Indonesia (DKARI).

Nama DKARI kemudian diubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Nama itu diubah lagi menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) pada tanggal 15 September 1971. Pada tanggal 2 Januari 1991, nama PJKA secara resmi diubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) dan semenjak tanggal 1 Juni 1999 diubah menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero) sampai sekarang.

2. Perum Damri

Jumlah transportasi darat di Indonesia semakin banyak. Salah satunya Bus DAMRI. Salah satu transportasi darat tertua di Indonesia. Tetapi tidak banyak orang yang mengetahuinya sejarahnya. Dan ini sedikit tentang sejarah Perum DAMRI. Semoga dapat bermanfaat.
Sejarah Perum DAMRI adalah bagian dari sejarah perjuangan pergerakan bangsa Indonesia sejak Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada hari paling bersejarah bagi bangsa dan negara Indonesia itu perusahaan angkutan yang merupakan cikal bakal Perum DAMRI resmi menjadi milik pemerintahan Republik Indonesia.

Sebelumnya, Perum DAMRI adalah dua perusahaan jawatan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang yaitu Zidosha Sokyoku dan Jawa Unyu Zigyosha pada tahun 1943. Tugas Zidosha Sokyoku menyelenggarakan angkutan barang dengan keadaan truk dan gerobak. Oleh para pemuda yang bekerja di kedua jawatan itu, setelah Jepang menyatakan kalah perang, kedua jawatan itu diserahkan kepemilikannya kepada pemerintah RI yang baru saja memproklamirkan diri.

Kemudian berdasarkan maklumat Menteri Perhubungan RI No. 1/DAM/46 tanggal 25 November 1946 kedua jawatan itu dijadikan satu dengan nama baru Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI). Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari kelahiran DAMRI. Tugas yang diemban adalah melaksanakan penyelenggaraan angkutan darat untuk masyarakat dengan sarana angkutan yang dimiliki seperti truk, bus serta angkutan motor lainnya.

Dalam perkembangannya, melihat potensi DAMRI dalam menangani pembangunan transportasi darat yang sangat penting bagi wilayah Indonesia, sebutan jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 233 tahun 1961. Kemudian diubah menjadi PERUM yang dtetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1982 dan dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1984 sebagai Perum DAMRI.

3. Perum Pegadaian

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (liecentie stelsel).Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode liecentie stelsel diganti menjadi pacth stelsel yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode pacth stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan ‘cultuur stelsel’ dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut ‘Sitji Eigeikyuku’, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.

Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaat semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi public service obligation, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada Pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.

4. Pertamina

PT Pertamina (Persero) (dahulu bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.

Pertamina pernah mempunyai monopoli pendirian SPBU di Indonesia, namun monopoli tersebut telah dihapuskan pemerintah pada tahun 2001. Perusahaan ini juga mengoperasikan 7 kilang minyak dengan kapasitas total 1.051,7 MBSD, pabrik petrokimia dengan kapasitas total 1.507.950 ton per tahun dan pabrik LPG dengan kapasitas total 102,3 juta ton per tahun.

Pertamina adalah hasil gabungan dari perusahaan Pertamin dengan Permina yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. Penggabungan ini terjadi pada 1968. Direktur utama (Dirut) yang menjabat saat ini adalah Karen Agustiawan yang dilantik oleh Menneg BUMN Syofan Djalil pada 5 Februari 2009 menggantikan Dirut yang lama Ari Hernanto Soemarno. Pelantikan Karen Agustiawan ini mencatat sejarah penting karena ia menjadi wanita pertama yang berhasil menduduki posisi puncak di perusahaan BUMN terbesar milik Indonesia itu.

Kegiatan Pertamina dalam menyelenggarakan usaha di bidang energi dan petrokimia, terbagi ke dalam sektor Hulu dan Hilir, serta ditunjang oleh kegiatan anak-anak perusahaan dan perusahaan patungan.

Masa Jabatan Direktur Utama adalah 3 tahun.Berikut adalah daftar Direktur Utama Pertamina:

No	Nama	Awal Jabatan	Akhir Jabatan
1	Soegijanto	1996	1998
2	Martiono Hadianto	1998	2000
3	Baihaki Hakim	2000	2003
4	Ariffi Nawawi	2003	2004
5	Widya Purnama	2004	2006
6	Ari Hernanto Soemarno	2006	2009
7	Karen Agustiawan	2009	sekarang

5. Persero PLN

Perusahaan Listrik Negara (disingkat PLN) adalah sebuah BUMN yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Direktur Utamanya adalah Dahlan Iskan, yang dilantik pada 23 Desember 2009 menggantikan Fahmi Mochtar (yang menjabat sejak 2008).

Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkitan tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dimulai sejak perusahaan swasta Belanda NV. NIGM memperluas usahanya di bidang tenaga listrik, yang semula hanya bergerak di bidang gas. Kemudian meluas dengan berdirinya perusahaan swasta lainnya.

Setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan listrik yang dikuasai Jepang direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945, lalu diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945 dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas oleh Presiden Soekarno. Waktu itu kapasitas pembangkit tenaga listrik hanyalah sebesar 157,5 MW.

Peristiwa:

* Tanggal 1 Januari 1961, dibentuk BPU - PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas.

* Tanggal 1 Januari 1965, BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk 2 perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola gas.

Saat itu kapasitas pembangkit tenaga listrik PLN sebesar 300 MW.

* Tahun 1972, Pemerintah Indonesia menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN).

* Tahun 1990 melalui peraturan pemerintah No 17, PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan.

* Tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik.

Sejalan dengan kebijakan di atas maka pada bulan Juni 1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

6. PT Pos Indonesia

Sejarah PT Pos Indonesia (Persero)

Tahun	Uraian
26 - 8- 1746	Kantorpos pertama di Indonesia adalah di Batavia didirikan oleh Gubernur Jendral GW Baron
1906	Posts Telegraafend Telefoon Diensts
27-9 - 1945	Jawatan PTT Republik Indonesia ditandai Pengambilalihan Kantor Pusat PTT di Bandung oleh Angkatan Muda PTT dari pemerintahan Militer Jepang. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Bakti Postel
1961	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.240 Tahun 1961 status Jawatan PTT berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pos dan Telekomunikasi
1965	PN Pos dan Telekomunikasi dibagi dua menjadi : PN Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1965 dan PN Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1965
1978	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1978, status PN Pos dan Giro diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro.
20 - 6-1995	Dasar Hukum : Undang-undangNomor 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Perseroan; Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 11); Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam akta Notaris Sutjipto, SH Nomor117 tanggal 20 Juni 1995 tentang Pendirian Perusahaan Persero PT Pos Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 89 tanggal 21 September 1998 dan Nomor111 tanggal 28 Oktober 1998

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perjan, perum, dan persero merupakan perusahaan milik negara. adapun perusahaan jawatan saat ini sudah tidak ada lagi. seperti PJKAI dan DAMRI telah di ubah menjadi perum.

Dan adapun maksud dan tujuan dari ketiganya adalah:

· memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian negara pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.

· Mengadakan pemupukan keuntungan/pendapatan.

· Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi hajat hidup orang banyak.

· menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

· Turut aktif memberikanbimbingan kegiatan kepada sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi.

· Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.

REFERENSI

- Ibrahim R, S.H.,M.H. “ BUMN dan Kepentingan Umum”, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

- Djamin Zulkarnain, “Perekonomian Indonesia”, LPFE UI, Jakarta, 1993

- Wikipedia, Perusahaan Listrik Negara.htm, 2010-10-05

- Pos Indonesia Online